ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 9/17/PBI/2007 (Studi Kasus Pada PT BPRS Rif’atul Ummah Tahun 2013 - 2015) / RINNA AFRILLIANA / S1-2015022 / PEMBIMBING I : BUDIHARDJO / PEMBIMBING II : ANDJAR KOENTJORO

Penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan rakyat (BPR) diatur dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor : 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. Namun penerapan
prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah dan penyempurnaan standar keuangaan syariah serta perkembangan kondisi Bank yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( BPRS)
Yang dinamis pula, sehingga perlu diatur tersendiri agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi saat ini dan diwaktu mendatang termasuk dalam penerapan prinsip prinsip syariah.Untuk itu Bank Indonesia menerapkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dengan berlakunya peraturan Bank Indonesia sejak tanggal ditetapkannya yaitu pada tanggal 4 Desember 2007
ini,maka surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor: 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara Penilaian Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak berlaku lagi bagi Bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah (BPRS). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank
Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 serta menganalisis tingkat kesehatan PT BPRS Rif’atul Ummah melalui penilaian tingkat
kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/2007.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas, sedangkan penilaian atas komponen dari faktor manajemen dilakukan secara kualitatif melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung
termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah (syariah Compliance). Hasil akhir penilaian dimksud dapat digunakan BPRS sebagai sarana menetapkan startegi usaha di waktu yanag akan datang, dan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan